Internasional – Komunitas Diaspora Uyghur Sedunia menggelar agenda tahunan Musyawarah Persatuan Nasional Turkistan Timur ke-7 dan Pertemuan Persaudaraan Turkistan Timur ke-16 di Pendik Green Park Hotel Istanbul (8/10). Penyelenggara mengundang delegasi dari 31 negara, untuk merumuskan langkah kongkret, mempererat kerjasama, dan memperbaharui komitmen mengawal isu pendudukan terhadap masyarakat Uyghur.
Agenda terbesar Komunitas Uyghur tahun 2024 ini turut dihadiri oleh delegasi ASEAN, di antaranya Thailand yang membawa Sheikhul Islam dan Ummatee, Malaysia mengutus Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Persatuan Ulama Malaysia, Partai Amanah dan Akademisi dari UNISZA dan UM, serta dari Indonesia diwakili oleh KAMMI, Muhammadiyah, Hidayatullah, PKS, HMI, NYC dan Terdepan Institut.
Pada pembukaannya, Presiden Asosiasi Solidaritas dan Maarif Turkistan Timur dan Koordinator Persatuan Organisasi Turkistan Timur Internasional, Mr. Hidayet Oğuzhan menegaskan, bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan dan berkonsentrasi pada usaha-usaha masyarakat Uyghur, untuk meraih haknya kembali menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.
Dalam 4 hari delegasi yang berjumlah sekitar 200 orang dari berbagai organisasi proaktif dalam rangkaian kegiatan yang terdiri dari panel, workshop dan seminar. Adapun 6 tema utama yang menjadi fokus pembahasan dalam agenda kali ini adalah:
1. Dampak genosida secara nasional: karakteristik, hasil, dan dampaknya
2. Bahaya ekspansionis Tiongkok di Asia
3. Meningkatkan kekuatan Tiongkok dan dampak global genosida di Turkistan Timur
4. Isu Turkistan Timur dan meningkatnya pengaruh China di dunia Arab-Islam
5. Cara menghentikan genosida dan mengakhiri pendudukan
6. Prinsip dan kemerdekaan Turkistan Timur
Bidang Hubungan Luar Negeri PP KAMMI, yang diwakili oleh Ridwan El-Muhghomieru dalam sambutannya menyampaikan lima poin yang menjadi langkah kongkrit KAMMI dalam isu Turkistan Timur khususnya di lingkup Indonesia. Poin-poin ini memuat advokasi dengan pemerintah RI, mengadakan seminar edukasi, menerbitkan laporan pelanggaran HAM, konsolidasikan organisasi di Indonesia dalam mengawal isu, termasuk meningkatkan hubungan kerja sama dengan organisasi Uyghur.
“Indonesia sebagai negara muslim yang besar patut memiliki konsentrasi terhadap isu keummatan. Muslim Uyghur merupakan bagian dari umat Islam, sebagaimana dunia Islam pada umumnya, juga menjadi perhatian KAMMI sebagai salah satu OKP di Indonesia.” pungkas Ridwan.