Jakarta – Ketua Kemitraan BUMN PP KAMMI Arif Rahman mendesak BUMN Peruri agar segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pengadaan materai elektronik.

Pasalnya menurut Arif Peruri telah diberikan tugas oleh negara untuk mengadakan, mendistribusikan dan menjual materai elektronik.

Namun tugas tersebut nampaknya tidak diseriusi oleh Peruri.

Hal itu berdasarkan laporan sejumlah anggota KAMMI dan masyarakat yang mengeluhkan terkait susahnya akses website Peruri dalam membeli E-Materai untuk kebutuhan CPNS.

“Ada sejumlah laporan yang masuk di kami yang mengeluhkan akses website untuk membeli E-Materai. Padahal pendaftaran CPNS sisa 2 hari,” terang Arif.

Bahkan kata Arif sebagian dari para pelapor sudah membayar E-Materai namun tak kunjung mendapatkan produk tersebut.

Selain itu mereka juga mengaku hanya dikembalikan dana sebesar 75%>

“Peruri harus bertanggung jawab dengan mengembalikan dana dari para pembeli 100% dan memperbaiki sistemnya secara total,” lanjutnya.

Apalagi harga E-Materai di Peruri Rp10 rb/satuan dan rata-rata kebutuhan pelamar bisa 3-5 materai.

“Jangan sampai Peruri malah membuat rakyat susah. Maunya digital tapi sistemnya belum siap sama sekali,” kritik Arif.

Untuk itu Arif meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar turun tangan langsung mengevaluasi kinerja Peruri.

“Inikan persoalan yang terus berulang sejak tahun 2023. Masa tiap tahun begini. Berarti Peruri gag mampu. Menteri BUMN harus turun tangan langsung,” tutup Arif.